Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini semakin
berkembang. Hal ini karena TIK memiliki kelebihan-kelebihan dalam mendukung
interaksi penggunanya dibanding dengan menggunakan cara tradisional, yaitu
dalam hal kemudahan, kecepatan, biaya, sentralisasi data dan akses data bagi
berbagai kalangan. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, TIK dapat meningkatkan
efisiensi kerja manusia. Efisiensi ini berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas
interaksi antar manusia maupun organisasi. Karena kelebihannya itu pula, TIK
telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang, antara lain dalam bidang pendidikan,
perdagangan, kesehatan dan pemerintahan.
Dalam pemerintahan, berbagai negara telah mengimplementasikan
electronic government (e-government) dengan strategi yang disesuaikan dengan
kondisi sosial politik, geografis dan kebutuhannya masing-masing dengan tujuan
untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah, terutama dalam hal pelayanan
masyarakat. Konsep e-government yang mengacu pada penggunaan TIK yang
menghubungkan keperluan penduduk, pelaku bisnis dan lembaga pemerintahan
lainnya meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
Melalui pengembangan e-government pula, dilakukan penataan sistem manajemen dan
proses kerja di lingkungan dalam pemerintahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan
teknologi informasi.
Di Indonesia, e-government diperkenalkan melalui Instruksi
Presiden nomor 6 tahun 2001 tentang telematika yang menyatakan bahwa pemerintah
Indonesia telah menggunakan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk
mendukung pemerintahan yang baik. Daerah-daerah di Indonesia pun telah
menerapkan e-government sesuai strategi dan kebutuhan daerah-daerah tersebut.
Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah menerapkan electronic government dalam beberapa kegiatan pemerintahannya. Penerapan
e-government diharapkan menjadi salah satu unsur yang meningkatkan pembangunan
dan pengembangan sistem pemerintahan daerah, sehingga di masa mendatang daerah
ini bisa mengalami kemajuan yang pesat dalam perekonomian dan ilmu pengetahuan
teknologi, yang juga ditunjang oleh sumber-sumber daya manusia yang berkualitas
tinggi.
Saat ini daerah Sulawesi Utara mulai dikenal sebagai daerah
yang cukup berpotensi dalam segi ekonomi dan sumber daya manusia. Sulawesi
Utara juga telah dipandang sebagai daerah yang lingkungannya cukup aman dan
tertib. Dari segi pariwisata, persentase turis yang datang berkunjung ke
wilayah ini diprediksi akan terus meningkat di masa mendatang. Hal ini akan
menambah pendapatan pemerintah daerah Sulawesi Utara. Namun tak dapat
dipungkiri juga bahwa keberhasilan di sektor ini sangatlah ditunjang oleh
sektor-sektor lain seperti pelayanan publik, ekonomi, dan pendidikan.
Diharapkan melalui peran TIK yang semakin berkembang, daerah Sulawesi Utara
bisa memiliki suatu pusat informasi data, sehingga kinerja pemerintah lebih
efisien dan masyarakat juga dapat memantau semua yang telah dan akan pemerintah
kerjakan untuk kemakmuran masyarakat.
Ruang lingkup dalam penelitian ini, yaitu terbatas pada:
·
Pengertian, konsep, peran dan manfaat
e-government
·
Karakteristik dan contoh penerapan e-government
saat ini
·
Penerapan e-government pada kegiatan
pemerintahan di Sulawesi Utara
·
Faktor-faktor pendukung e-government di Sulawesi
Utara
Tujuan dari analisis dan penulisan makalah mengenai
penerapan e-government di Sulawesi Utara ini adalah:
·
Mengetahui pemanfaatan dan perkembangan
e-government dalam sistem pemerintahan daerah.
·
Mengetahui peran dan manfaat e-government dalam
meningkatkan efisiensi kinerja pemerintahan daerah dan layanan publik.
Manfaat yang diharapkan dari analisa dan penulisan makalah
ini adalah:
·
Masyarakat mengetahui manfaat penerapan
e-government bagi efisiensi kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan
kelancaran kepentingan masyarakat.
·
Masyarakat mengetahui sistem yang telah
dijalankan pemerintah untuk memenuhi kepentingan masyarakat.
Konsep
Penerapan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan
penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik untuk meningkatkan
kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Selain itu, melalui
pengembangan e-government, dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja
di lingkungan dalam pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi
informasi.
Penerapan e-government mencakup dua kelompok aktivitas
berkaitan yaitu:
·
Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem
manajemen dan proses kerja secara elektronis yang mendukung proses-proses
internal pemerintahan.
·
Online services, yaitu pemanfaatan teknologi
informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh
masyarakat di seluruh wilayah negara.
Konsep pengembangan e-government disetiap lembaga ditentukan
oleh:
·
Fungsi dan tugas pokok masing-masing lembaga.
·
Jenis informasi sumber daya.
·
Jenis layanan yang diberikan masing-masing
lembaga.
Hal-hal tersebut menentukan struktur data dan proses bisnis
yang menjadi dasar penyusununan rancangan e-government disetiap lembaga.
Merancang, mengembangkan, dan menerapkan konsep e-government pada dasarnya
adalah menjalankan sebuah manajamen transformasi yang cukup kompleks. Konsep
penerapan e-government harus disertai dengan strategi tranformasi yang baik,
terutama yang berkaitan dengan pemberian dan penawaran insentif-insentif baru,
pembentukan struktur institusi yang mendukung perubahan, penyiapan dana yang
cukup dan investasi untuk pengembangan keahlian dan kompetensi SDM yang
terlibat, dan lain sebagainya (Indrajid, 2002).
Aspek e-strategy memiliki empat subaspek yang perlu dikaji
dalam menilai perkembangan e-government (Indrajit,2002), yaitu:
E-Vision
Berkaitan dengan apakah pemerintah dan stakeholder telah
memiliki visi dan misi yang jelas mengenai cita-cita untuk merencanakan,
membangun, dan mengembangkan e-government di kemudian hari, yang tentu saja
telah disosialisasikan, dipahami, dan didukung oleh seluruh jajaran birokrasi
di pemerintahan.
Governance
Berkaitan dengan lembaga yang didukung oleh seluruh
institusi pemerintahan untuk bertindak sebagai pemimpin, koordinator dan
fasilitator seluruh proyek yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi
e-government yang telah dicanangkan.
Strategies, Plan, and Policies
Berkaitan dengan dikembangkannya proses perencaaan,
strategi, dan kebijakan pengembangan e-government yang sejalan dan merupakan
bagian dari strategi pembangunan nasional secara umum.
Resource Commitment
Berkaitan dengan kenyataan pengalokasian sumber daya-sumber
daya strategis sebuah negara, seperti sumber daya manusia, asset, keuangan, dan
lain-lain pada proyek-proyek e-government.
Tujuan Penerapan E-government
E-government diterapkan dengan tujuan:
Hubungan pemerintah dengan masyarakat, pelaku bisnis dan
antar lembaga pemerintahan dapat berlangsung secara efisien dan efektif. Karena
dinamisnya gerak masyarakat, pemerintah harus dapat menyesuaikan fungsinya
dalam negara, agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dan menjalankan
kewajibannya dengan nyaman dan aman. Semuanya itu dapat dicapai dengan
pembenahan sistem pemerintahan, salah satunya dengan penerapan e-government.
Mencapai suatu tata pemerintahan yang baik (good
governance). Pengertian dari tata pemerintahan yang baik menurut UNDP seperti
yang dinyatakan dalam Dokumen Kebijakan UNDP yang diterbitkan pada bulan Januari
1997 dengan judul Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan
adalah:
“Penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi untuk
mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan menyangkut
seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan
kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak
hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara
mereka.”
Manfaat Penggunaan E-government
·
Beberapa manfaat penerapan e-government dalam
sistem pemerintahan, antara lain adalah:
·
Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,
pelaku bisnis dan industri terutama dalam hal efektivitas dan efisiensi.
·
Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
aparat pemerintah dengan meningkatnya transparansi kegiatan pemerintah.
·
Tersedianya informasi yang mudah diakses oleh
masyarakat melalui internet, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara lebih
jelas dan mengambil keputusan dengan benar.
·
Mengurangi biaya administrasi yang dikeluarkan
pemerintah maupun stakeholder-nya.
·
Masyarakat dapat ikut terlibat sebagai mitra
pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik secara merata dan
demokratis
Arsitektur
Dalam berbagai sistem pemerintahan yang memiliki teknologi
dan proses modernisasi berbeda-beda, perancangan arsitektur e-government-nya
didasarkan pada beberapa prinsip berikut untuk menjamin keterpaduan sistem
dalam pelayanan publik:
·
Sudut pandang khusus dan umum masyarakat dengan
berfokus pada penyediaan layanan publik yang terintegrasi, terdifirensiasi dan
terkostumisasi.
·
Administrasi publik aktif yang mampu
“meramalkan” dan merespon secara cepat kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
·
Administrasi yang dapat mengelola kolaborasi
layanan-layanan. Integrasi diperlukan tidak hanya antar lembaga pemerintahan
publik, tetapi juga sektor-sektor swasta.
Cara baru dalam penyampaian layanan publik, yaitu:
·
Layanan mengutamakan kebutuhan dan permintaan
masyarakat.
·
Efisiensi dan transparansi dalam perencanaan,
workflow, integrasi informasi, kontrol pengeluaran dan pengurangan biaya.
·
Peningkatan kemampuan pegawai negeri sipil.
Penerapan
E-government
Langkah-langkah transformasi
Proses transformasi dari penyampaian layanan secara
tradisional ke implementasi e-government sepenuhnya mungkin membutuhkan waktu
yang lama. Tahap-tahap proses transformasi menurut Wong (2000), yaitu:
Penyebaran informasi
Setiap departemen pemerintahan membuat situs masing-masing
yang menyediakan informasi mengenai departemen, layanan-layanan yang ditawarkan
dan kontak kepada publik.
Transaksi dua arah
dengan satu departemen pada satu waktu secara official
Dengan bantuan tanda tangan digital yang valid dan situs
yang aman, customer dapat mengirimkan informasi personal untuk melakukan
transaksi dengan departemen-departemen pemerintahan
Portal multifungsi
Sebuah portal yang memungkinkan customer untuk menggunakan
satu catatan data diri untuk mengirim dan menerima informasi serta melakukan
transaksi dengan banyak departemen pemerintahan.
Personalisasi portal
Pemerintahan memberikan kekuasaan lebih pada customer dengan
memungkinkan mereka mengkostumisasi portal mereka sesuai fitur yang diinginkan.
Untuk mewujudkannya, pemerintah butuh pemrograman web yang lebih canggih.
Pengelompokkan
layanan sejenis
Tahap ini merupakan tahap di mana transformasi yang
sebenarnya mulai terbentuk. Customer sekarang melihat layanan-layanan berbeda
sebagai satu paket pada portal, sehingga persepsi mereka akan
departemen-departemen sebagai entiti yang berbeda mulai mengabur. Mereka akan
lebih mengenal sekelompok transaksi dibanding sekelompok lembaga. Pemerintah
harus mengelompokkan layanan-layanan sejenis untuk meningkatkan penyampaian
layanan.
Integrasi penuh dan
transformasi perusahaan
Tahap ini menawarkan pusat layanan sepenuhnya dan
personalisasi bagi kebutuhan masing-masing customer.
Karakteristik dan
Contoh E-government
Berikut adalah karakteristik good governance menurut UNDP
beserta contoh penerapan e-government sesuai masing-masing karakteristik
tersebut:
·
Visi dan strategi: Web, KMS
·
Penegakan hukum: OA, Web, KMS, Forum
·
Responsif: OA, Web, Forum
·
Keterbukaan: Web, Forum
·
Kesetaraan: Web,Forum
·
Kesepakatan: OA, Web,Forum
·
Partisipasi: OA, Web, Forum
·
Efektif dan efisien: OA, MIS, DSS, Web, KMS,
Forum, BSC
·
Professionalisme: OA, MIS, DSS, Web, KMS, Forum,
BSC
·
Akuntabilitas: OA, MIS, DSS, Web, KMS, Forum,
BSC
Contoh Aplikasi
Sistem Informasi dalam Pemerintahan
OTOMASI PERKANTORAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
LAYANAN MASYARAKAT LAYANAN
INFORMASI PUBLIK
-e-mail
-word processing
-spread sheet
-database
-grafik presentasi
-e-documment
-mail-tracking
-dll -SIM-keuangan
-SIM-personel
-SIM-perlengkapan
-dll -e-KTP
-e-SIM/STNK
-e-Pajak
-e-Pabean
-e-paspor/visa
-e-voting
-e-procurement
-e-pegawai
-dll -Hukum
-Tanda jasa
-Pariwisata
-Website
-dll
Hambatan Implementasi
Hal-hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam proses
penerapan e-government ini antara lain:
·
Proses transformasi yang lama
·
Kurangnya ketersediaan infrastruktur
telekomunikasi
·
Tempat akses yang terbatas
·
Kurangnya sumber daya manusia yang handal
·
Kultur mendokumentasi belum lazim bagi sebagian
wilayah
TIK dan Birokrat Saat Ini
Teknologi komputer sudah berada di antara para pegawai dan
pejabat pemerintah (birokrat) dan kini mulai dimanfaatkan untuk mendukung
proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Keberadaan teknologi
informasi dan komunikasi baik langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi
budaya masyarakat termasuk budaya kerja para pegawai pemerintah atau birokrat
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi lebih efektif dan efisien.
Perubahan prosedur ketata laksanaan telah dilakukan melalui sinergi pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi.
Faktor-faktor Pertimbangan
Ada dua faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam
menyusun skala prioritas pembangunan e-government. Kedua faktor tersebut juga
menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan program
e-government dengan optimal. Faktor-faktor tersebut bisa saja disiapkan
bersamaan dengan pembangunan e-government atau disiapkan terlebih dahulu
disetiap awal tahapan pembangunan sesuai dengan fokus pembangunan di tahapan
tersebut. Ke dua faktor tersebut, yaitu:
Infrastruktur Komunikasi Data, Komputer, Jaringan Komputer
dan Sistem Aplikasi
Aplikasi e-government hanya bisa berfungsi optimal jika
infrastruktur sudah tersedia. Selain itu, sistem dan aplikasi yang sudah ada
juga perlu dianalisa apakah masih dapat berfungsi optimal atau perlu melakukan
perbaikan atau pengadaan infrastruktur baru.
Sumber Daya Manusia
Diperlukan SDM yang menguasai kompetensi dasar bidang
komputer, jaringan komputer dan internet. Para pengambil keputusan pun juga
perlu mengetahui konsep dasar Sistem Informasi Manajemen. Jika faktor ini belum
dapat dipenuhi, cara yang dapat diambil antara lain melalui pelaksanaan program
sosialisasi, sosialisasi/pelatihan MIS dan Sistem Pendukung Keputusan (Decision
Support System).
·
E-government di Indonesia
·
Payung Hukum
·
Inpres 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan E-government: integrasikan pengembangan dan
penerapan TIK dengan ketata laksanaan.
·
Program Prioritas 8 SBY-Budiono 2009-2014:
internalisasi aplikasi TIK dalam ketata laksanaan termasuk layanan publik.
·
UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik: TIK tersebar dan terintegrasi
Kebijakan dan
Strategi
Dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan E-government, dijabarkan enam strategi yang disusun
pemerintah untuk mencapai tujuan strategis e-government, yaitu:
·
Mengembangkan sistem pelayanan yang andal,
terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain adalah
perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah
negara dengan tarif terjangkau dan pembentukan portal informasi dan pelayanan
publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi
pemerintah.
·
Menata sistem dan proses kerja pemerintah dan
pemerintah daerah otonom secara holistik. Dengan strategi ini, pemerintah ingin
menata sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi
kemajuan teknologi informasi secara cepat.
·
Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
Sasaran yang ingin dicapai adalah standardisasi yang berkaitan dengan
interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antarportal pemerintah,
standarisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi
elektronik. Pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing, e-procurement,
e-reporting yang dapat dimanfaatkan setiap situs pemerintah untuk menjamin
keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran lain adalah
pengembangan jaringan intra pemerintah.
·
Meningkatkan peran serta dunia usaha dan
mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang
ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat
pencapaian tujuan strategis e-government.
·
Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia,
baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan
meningkatkan e-literacy masyarakat.
·
Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui
tahapan yang realistik dan terukur. Dalam pengembangan e-government dapat
dilaksanakan dengan empat tingkatan, yaitu persiapan, pematangan, pemantapan
dan pemanfaatan.
Kerangka di bawah ini mengkaitkan kebijakan, peraturan dan
perundang-undangan, standarisasi dan panduan, sehingga terbentuk landasan untuk
mendorong pembentukan kepemerintahan yang baik.
Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-government
Kebijakan Anggaran
Pengembangan e-government membutuhkan investasi dan
pembiayaan yang tidak sedikit. Dibutuhkan pengalokasian anggaran secara cermat
dan bertanggung jawab agar dapat dimanfaatkan secara efisien dan menghasilkan
sistem yang kuat. Diperlukan perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan, dan
pengevaluasian anggaran pengembangan e-government yang baik agar pelaksanaan
strategi dapat berjalan secara efektif. Untuk menghindarkan pemborosan anggaran
yang merupakan uang pembayar pajak, maka perlu dirancang kerangka perencanaan
dan pengalokasian anggaran seperti gambar dibawah ini.
Kebijakan Anggaran Pengembangan E-government
E-government Dalam Pemerintahan Sulawesi Utara
Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang semula
hanya digunakan oleh beberapa pihak sekarang sudah semakin meluas dan banyak
digunakan untuk berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengubah pola dan
perkembangan yang ada di berbagai bidang baik dari bidang ekonomi, industri,
sosial, perdagangan, pemerintahan, dan berbagai bidang lainnya. Sulawesi Utara
sebagai salah satu daerah di Indonesia
juga mengalami dampak dengan semakin meluasnya perkembangan dan penggunaan
berbagai teknologi . Di masa mendatang, pemerintah Sulawesi Utara diharapkan
dapat menggunakan teknologi sebagai media untuk menyelesaikan berbagai
permasalahan di masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat di Sulawesi Utara. Untuk mewujudkannya,
pemerintah perlu mengambil sikap proaktif dan harus memiliki komitmen untuk
menerapkan teknologi di masyarakat dengan cara menyebarkan informasi mengenai
penggunaan teknologi sehingga masyarakat bisa lebih siap jika nantinya
teknologi ini sudah diimplementasikan.
Ada beberapa sosialisasi mengenai teknologi yang sudah
dilaksanakan di Sulawesi Utara seperti salah satunya adalah sosialisasi
implementasi e-government yang diselenggarakan oleh wakil gubernur Sulawesi
Utara. Dalam sosialisasi ini, kepala dinas dan kepala biro yang hadir sebagai
peserta dihimbau untuk menggunakan teknologi informasi sebagai dasar untuk
memahami program-program apa yang akan dan sedang dilaksanakan pemerintah
kabupaten dan kota. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui tentang
segala hal yang pemerintah sedang lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan
hidup masyarakat. Dari sosialisasi ini, e-government merupakan poin penting
dari penggunaan teknologi yang memiliki banyak dampak positif yang mempermudah
pelayanan sosial dan juga pada umumnya membuat aktivitas yang dilakukan dalam
pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien.
Implementasi e-government diharapkan dapat membangun
infrastruktur baik infrastruktur komunikasi data dan informasi serta
infrastruktur sistem aplikasi untuk menetapkan data yang akan digunakan sebagai
acuan atau standar. Selain itu, dengan adanya e-government aparat pemerintah
dapat menggunakan teknologi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja
melainkan juga untuk mengembangkan sumber daya manusia, prosedur, dan
kebijakan-kebijakan yang diterapkan di lingkungan pemerintahan untuk
mengukuhkan keberadaan Sulawesi Utara sebagai daerah yang patut dilihat sebagai
daerah potensi di Indonesia.
RTIK (Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi) Sulawesi
Utara merupakan salah satu pendukung untuk mensosialisasikan penggunaan
teknologi informasi kepada masyarakat khususnya di wilayah pedesaan. RTIK
Sulawesi Utara ini, meskipun belum secara resmi dibangun, sudah banyak membantu
dalam berbagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan penggunaan
teknologi. Salah satu contoh upaya yang dilakukan RTIK adalah sosialisasi
penggunaan internet di desa Karowa di kabupaten Minahasa Selatan. Relawan yang
tergabung dalam lembaga ini berasal dari berbagai kalangan akademis termasuk
mahasiswa menggunakan media film animasi mengenai internet dan juga sosialisasi
penggunaannya di depan siswa tingkat SD dan SMP di sekolah SD di desa Karowa.
Tak hanya para siswa saja yang turut memperhatikan sosialisasi melainkan juga
para orang tua siswa yang ada di tempat dan juga sekretaris dari desa Karowa
sendiri.
Relawan ini menggunakan mobil layanan internet kecamatan
(MPLIK) kabupaten Minahasa Selatan dan meskipun ketika melakukan sosialisasi,
terdapat kendala dalam koneksi internet, relawan menjelaskan materi secara
online dengan menggunakan koneksi internet dari operator telepon genggam dan
juga tablet pc. Salah satu relawan juga mengusulkan untuk menggunakan media
game sebagai akhir dari penjelasan materi. Hal ini terbukti efektif karena
banyak siswa yang tertarik untuk mencoba memainkan game yang sudah disediakan.
Dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh RTIK seperti contohnya di desa Karowa
digabung dengan keseriusan pemerintah dalam menerapkan e-government, maka
diharapkan Sulawesi Utara dapat berkembang dan kesejahteraan masyarakatnya
menjadi lebih terjamin.
Pada saat ini, berbagai daerah di Sulawesi Utara sendiri
juga semakin dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi baik di bidang
perekonomian, perkembangan sumber daya, dan pariwisata. Dengan demikian,
perkembangan di bidang teknologi juga diperlukan untuk mendukung perkembangan
di bidang-bidang tadi agar semakin maju. Beberapa contoh e-government yang telah
diterapkan di Sulawesi Utara antara lain adalah e-procurement, e-pegawai dan
e-akademi yang akan dibahas dalam sub bab analisis sistem.
Analisis Masalah
Kekurangan dan serta masalah dalam penerapan yang dihadapi
dalam E-procurement yaitu:
·
Penempatan informasi masih belum rapih.
·
Keterbatasan informasi yang diberikan.
·
Penempatan Login penyediaan ataupun yang
non-login penyediaan masih sulit dicari.
·
Feedback masih satu arah.
·
Masih kurangnya tata letak pertanyaan dan
jawaban.
Kekurangan dan serta masalah dalam penerapan yang dihadapi
dalam E-pegawai yaitu:
·
Informasi masih berbentuk data saja yang dapat
dilihat.
·
Pencarian NIP terkadang tidak berfungsi.
·
Feedback tidak dikirim ke e-mail melainkan hanya
langsung di website tersebut.
·
Menu login tidak ada.
·
Pengaksesan data untuk pegawai PNS tidak ada.
·
Masih tergolong statik.
Kekurangan dan serta masalah dalam penerapan yang dihadapi
dalam E-academic yaitu:
·
Pengecekan Alumni tentang informasi salah satu
alumni masih belum bisa diakses.
·
Jadwal diklat online hanya tanggal tertentu yang
dapat dibuka dan masih error jika membuka pada hari-hari yang bukan ditentukan.
·
Pada riwayat online pembukaan web-nya masih
memakan waktu lama.
Usulan Perbaikan
·
Menanggapi permasalah-permasalahan di atas
tersebut, penulis memberikan beberapa usulan perbaikan, yaitu:
·
Perbaikan rancangan antarmuka menjadi lebih
menarik dengan navigasi yang terstruktur, tidak membingungkan pengguna dan
bersifat dinamis.
·
Sistem database perlu diperbaiki dan
data-datanya terus diperbarui.
·
Perbaikan pada sistem feedback agar memberikan
solusi bagi pengguna.
Sumber : http://bandiklat.sulutprov.go.id/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar